Selasa, 03 Juli 2012

salinan putusan

Mahkamah Mahkamah Agung Republik Mahkamah Agung Republik Indonesia
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
P U T U S AN
No. 01 PK/MIL/2009
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G
memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat peninjauan kembali telah
memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :
Nama : KUSNADI ;
pangkat / Nrp. : Serma / 513332 ;
jabatan : Ba Yonkav-4/Sertu Dam III/Slw ;
kesatuan : Yonkav-4/Sertu Dam III/Slw ;
tempat lahir : Medan ;
tanggal lahir : 25 Desember 1960 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
agama : Islam ;
tempat tinggal : Asrama Yonkav-4/Serbu Jalan Turangga
Barat II Blok D.2 No.6 Bandung ;
Mahkamah Agung tersebut ;
Membaca surat dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09
Bandung sebagai berikut :
didakwa :
Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana
tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Mei 2004 dan bulan Juli 2004, atau
setidak-tidaknya dalam tahun 2004 di Hotel Garut di Jalan Bengawan No.11
Bandung, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum
PENGADILAN MILITER II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :
“Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahal diketahui,
bahwa yang turut bersalah telah kawin”.
Dengan cara-cara sebagai berikut :
1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1982 melalui
pendidikan Secata di Dodiklat Pematang Siantar Dam I/BB, setelah lulus
dilantik dengan pangkat Prada Nrp.513332, kemudian pada tahun 1989
Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdikkav Padalarang
Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda. Ketika kasus ini
terjadi Terdakwa berdinas di Yonkav-4/Serbu Dam III/Slw dengan pangkat
Serma.
al. 1 dari 11 hal. Put. No. 01 PK/MIL/2009
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
Mahkamah Mahkamah Agung Republik Mahkamah Agung Republik Indonesia
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
2. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 1986 Terdakwa menikah secara resmi
dengan Sdri. Supiani secara agama dan seijin Komandan Kesatuan, dari
pernikahan tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama Sdri.
Maya Astianingrum dan Sdr. Wira Atmawijaya. Terdakwa dan Sdri. Supiani
sampai sekarang masih terikat perkawinan dan belum bercerai.
3. Bahwa pada tanggal, bulan lupa tahun 1996 Terdakwa telah berkenalan
dengan Sdri.Euis Nurhayati (istri Koptu I Nyoman Sudiarta) karena rumah
Terdakwa bertetangga dengan rumah Sdri.Euis Nurhayati di Asrama
Yonkav-4/Serbu Jalan Turangga Barat II Blok D No.6 Bandung. Selain itu
Terdakwa juga kenal dengan Koptu I Nyoman Sudiarta karena satu
Kesatuan dalam hubungan antara atasan dan bawahan namun tidak ada
hubungan keluarga.
4. Bahwa pada bulan Mei 2004 sekitar pukul 11.00 WIB Sdri. Euis Nurhayati
datang ke gudang beras Yonkav-4/Serbu dengan tujuan mengambil jatah
beras milik suami Sdri. Euis Nurhayati (Koptu I Nyoman Sudiarta yang
sedang tugas Operasi ke Aceh) dimana Terdakwa pada saat itu menjabat
sebagai Kepala Gudang Beras Yonkav-4/Serbu, selanjutnya Terdakwa
janjian dengan Sdri.Euis Nurhayati untuk jalan-jalan pada hari libur dan
minta bertemu di Pom Bensin Jalan Supratman Bandung sekitar pukul
10.00 WIB.
5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal lupa di bulan Mei 2004 sekitar pukul 11.00
WIB Terdakwa bertemu dengan Sdri. Euis Nurhayati ditempat yang sudah
dijanjikan di dekat Pom Bensin Jalan Supratman Bandung, setelah bertemu
lalu Terdakwa mengajak Sdri. Euis Nurhayati menuju ke Hotel Garut di
Jalan Bengawan No.11 Bandung dengan menggunakan sepeda motor,
setelah berada di Hotel Garut, Terdakwa menyewa sebuah kamar kepada
petugas Hotel dengan membayar uang sewa sebesar Rp.50.000,- (lima
puluh ribu rupiah).
6. Bahwa setelah mendapatkan kamar di Hotel Garut, Terdakwa dan Sdri.
Euis Nurhayati masuk ke dalam kamar tersebut, di dalam kamar Terdakwa
dan Sdri. Euis Nurhayati ngobrol-ngobrol, tidak lama kemudian Terdakwa
membuka pakaiannya hingga telanjang bulat, lalu Terdakwa menyuruh
Sdri. Euis Nurhayati untuk membuka pakaiannya sendiri hingga telanjang
bulat. Setelah sama-sama telanjang bulat kemudian Terdakwa dan Sdri.
Euis Nurhayati bercumbu di atas tempat tidur selama + 5 menit, setelah
sama-sama nafsu birahinya memuncak, Terdakwa naik ke atas badan Sdri.
Euis Nurhayati yang terlentang di atas tempat tidur lalu Terdakwa
al. 2 dari 11 hal. Put. No. 01 PK/MIL/2009
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
Mahkamah Mahkamah Agung Republik Mahkamah Agung Republik Indonesia
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
memasukkan kemaluannya yang sudah tegang dengan dibantu oleh
tangan Sdri. Euis Nurhayati ke dalam vagina Sdri. Euis Nurhayati, lalu
Terdakwa menaikturunkan pantatnya dan pada saat mengeluarkan sperma
Terdakwa mencabut kemaluannya dan mengeluarkan sebagian sperma di
atas perut Sdri. Euis Nurhayati. Setelah istirahat beberapa saat, Terdakwa
melakukan lagi persetubuhan untuk kedua kalinya dengan Sdri. Euis
Nurhayati dengan cara yang sama dengan persetubuhan yang pertama,
dalam persetubuhan tersebut keduanya sama-sama merasa nikmat.
7. Bahwa setelah melakukan persetubuhan dengan Sdri. Euis Nurhayati,
Terdakwa memberikan uang kepada Sdri. Euis Nurhayati sebesar
Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) selain itu hutang Sdri. Euis
Nurhayati sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa
dianggap lunas, lalu Terdakwa dan Sdri. Euis Nurhayati pulang ke rumah
masing-masing.
8. Bahwa pada bulan Juli 2004 dengan didahului janjian bertemu didekat Pom
Bensin Jalan Supratman Bandung Terdakwa dan Sdri. Euis Nurhayati
melakukan persetubuhan di Hotel Garut Jalan Bengawan No.11 Bandung.
Setelah selesai melakukan persetubuhan Terdakwa memberikan uang
kepada Sdri. Euis Nurhayati sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah),
persetubuhan tersebut dilakukan tanpa ada unsur paksaan dan dalam
persetubuhan tersebut baik Terdakwa maupun Sdri. Euis Nurhayati samasama
nikmat dan puas.
9. Bahwa pada tanggal 11 April 2005 sepulangnya Koptu I Nyoman Sudiarta
dari melaksanakan tugas Operasi di Aceh, Koptu I Nyoman Sudiarta
dipanggil oleh Staf-1 Intel Yonkav-4/Serbu Serka Wanto dan diberitahu
bahwa sewaktu Koptu I Nyoman Sudiarta sedang bertugas ke Aceh istri
saksi (Sdri. Euis Nurhayati) telah melakukan persetubuhan dengan
Terdakwa.
10. Bahwa setelah mendengar informasi mengenai persetubuhan yang
dilakukan oleh Sdri. Euis Nurhayati dengan Terdakwa maka pada tanggal
19 April 2005 Koptu I Nyoman Sudiarta mengadukan perbuatan Terdakwa
tersebut ke Denpom III/5 Bandung untuk diproses sesuai dengan hukum
yang berlaku.
11. Bahwa selain dengan Terdakwa, Sdri. Euis Nurhayati pernah juga
melakukan persetubuhan dengan Sertu Bambang Irawan Ba Yonkav-4/
Serbu dan dengan Praka I Kadek anggota Pussenkav hingga Sdri. Euis
Nurhayati mengandung janin berusia 4 (empat) bulan.
al. 3 dari 11 hal. Put. No. 01 PK/MIL/2009
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
Mahkamah Mahkamah Agung Republik Mahkamah Agung Republik Indonesia
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
BERPENDAPAT : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur
tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam
Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP.
Mahkamah Agung tersebut ;
Membaca tuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Bandung
tanggal 20 Juli 200 yang isinya adalah sebagai berikut :
Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :
“Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahal diketahui,
bahwa yang turut bersalah telah kawin”.
Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 284 ayat (1) ke-2a
KUHP.
Dengan mengingat pasal tersebut di atas dan ketentuan perundang-undangan
lainnya kami mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :
PIDANA POKOK : Penjara selama 6 bulan potong masa tahanan
sementara.
PIDANA TAMBAHAN : Dipecat dari Dinas TNI (Militer).
Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp.7.000,-
Barang bukti :
a. Surat-surat : - 1 (satu) helai surat pengaduan atas nama Koptu I
Nyoman Sudiarta Nrp.3910366880171.
- 1 (satu) helai surat keterangan perkawinan umat
Hindu/Budha Nomor : 201/Pem/1994 atas nama
Koptu I Nyoman Sudiarta dengan Sdri.Euis
Nurhayati.
(tetap melekat dalam berkas perkara).
b. Barang-barang : - Nihil.
Membaca putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung No.PUT/144-K/
PM.II-09/AD/VII/2005 tanggal 21 Juli 2005 yang amar lengkapnya sebagai
berikut :
1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : KUSNADI SERMA
NRP.513332, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana : “Turut serta melakukan zinah”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana :
Pidana pokok : Penjara selama 4 (empat) bulan.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
al. 4 dari 11 hal. Put. No. 01 PK/MIL/2009
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
Mahkamah Mahkamah Agung Republik Mahkamah Agung Republik Indonesia
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
- 1 (satu) helai surat pengaduan atas nama Koptu I Nyoman Sudiarta
Nrp.3910366880171.
- 1 (satu) helai surat keterangan perkawinan umat Hindu/Budha
Nomor : 201/Pem/1994 atas nama Koptu I Nyoman Sudiarta dengan Sdri.
Euis Nurhayati.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.000,- (tujuh
ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta No.PUT/9-K/ BDG/
PMT-II/AD/III/2006 tanggal 9 Maret 2006 yang amar lengkapnya sebagai
berikut :
Menyatakan :1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan
oleh Terdakwa nama Kusnadi pangkat Serma NRP.513332.
2. Mengubah putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung
Nomor : PUT/144-K/PM.II-09/AD/VII/2005 tanggal 21 Juli 2005
dengan menghilangkan pidana tambahannya sehingga menjadi
sebagai berikut :
- Pidana penjara : Selama 7 (tujuh) bulan.
Menetapkan selama Terdakwa
menjalani penahanan dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan.
3. Menguatkan putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung
Nomor : PUT/144-K/PM.II-09/AD/VII/2005 tanggal 21 Juli 2005
untuk selebihnya.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara
pada tingkat banding sebesar Rp.12.500,- (dua belas ribu lima
ratus rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan
salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada
Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung.
Membaca putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 41 K/
MIL/2007 tanggal 10 Agustus 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Oditur Militer pada
Oditurat Militer II-09 Bandung tersebut ;
al. 5 dari 11 hal. Put. No. 01 PK/MIL/2009
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
Mahkamah Mahkamah Agung Republik Mahkamah Agung Republik Indonesia
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Membebankan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar
biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus
rupiah) ;
Membaca surat permohonan Peninjauan Kembali tertanggal 19
November 2007 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung
pada tanggal 19 November 2007 dari SENTOT RAHADIYONO, SH. sebagai
Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Bandung, yang memohon agar putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut dapat ditinjau kembali ;
Membaca surat-surat yang bersangkutan ;
Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal
11 September 2007 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai
kekuatan hukum yang tetap ;
Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon
Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :
1. Bahwa Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus 3 berkas
perkara kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Oditur Militer dalam
kasus yang sama atas berkas perkara atas nama Terdakwa Sertu Bambang
Irawan Nrp. 628132 dengan nomor putusan 58 K/MIL/2007 tanggal 12
September 2007, berkas perkara atas nama Terdakwa Praka I Kadek
Wardana Nrp. 31980345261276 dengan nomor putusan 87 K/MIL/2006
tanggal 3 April 2007, berkas perkara atas nama Terdakwa Serma Kusnadi
dengan Nomor putusan : 41 K/MIL/2007 tanggal 19 Juli 2007 dengan
dakwaan Oditur Militer Pasal 284 ayat (1) ke 2 a KUHP atau Pasal 281 ke-1
KUHP dengan pelaku zina yang sama (istri Koptu I Nyoman Sudiarta) serta
dengan memperhatikan Surat Telegram Konfidensial Panglima TNI Nomor
STK/198/2005 tanggal 1 April 2005, namun dalam Amar putusan ketiga
berkas perkara kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Oditur Militer
tersebut, Majelis Hakim Agung menjatuhkan putusan yang berbeda-beda
sebagai berikut :
a. Terdakwa Sertu Bambang Irawan Nrp.628132 Kesatuan Yonkav-4 Serbu
Dam III/S1w yang diputus oleh Majelis Mahkamah Agung Republik
Indonesia dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung oleh
Soedarno, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah
Agung sebagai Ketua Majelis, M. Imron Anwari, SH.SpN.MH dan Timur P.
Manurung, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dengan nomor
putusan 58 K/MIL/2007 tanggal 12 September 2007 yang amar
al. 6 dari 11 hal. Put. No. 01 PK/MIL/2009
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
Mahkamah Mahkamah Agung Republik Mahkamah Agung Republik Indonesia
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
putusannya berbunyi “Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon
Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Bandung tersebut dan
membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : PUT/8-
K/BDG/PMT-II/AD/IV/2006 tanggal 09 Maret 2006.
b. Terdakwa Praka I Kadek Wardana Nrp. 31980345261276 Kesatuan
Pussenkav yang diputus oleh Majelis Mahkamah Agung Republik
Indonesia dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung oleh
Soedarno, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah
Agung sebagal Ketua Majelis, M. Imron Anwari, SH.SpN.MH. dan Timur
P. Manurung, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dengan nomor
putusan 87 K/MIL/2006 tanggal 3 April 2007 yang amar putusannya
berbunyi “Mengabulkan permohonan kasasi dan Pemohon Kasasi/Oditur
Militer pada Oditurat Militer II-09 Bandung tersebut dan membatalkan
putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : PUT/7-K/BDG/PMTII/
AD/III/2006 tanggal 09 Maret 2006.
c. Terdakwa Serma Kusnadi Nrp.513332 Kesatuan Yonkav-4 Serbu Dam III/
S1w yang diputus oleh Majelis Mahkamah Agung Republik Indonesia
dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung oleh German
Hoegiarto, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah
Agung sebagai Ketua Majelis, Soedarno, SH. dan Timur P. Manurung,
SH. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dengan nomor putusan 41 K/
MIL/2007 tanggai 19 Juli 2007 yang amar putusannya berbunyi “Menolak
permohonan kasasi dan Pemohon Kasasi Oditur Militer”.
2. a. Bahwa Surat Telegram Konfidensial Panglima TNI Nomor : STK/198/
2005 tanggal 1 April 2005 yang mengatur sanksi pemberhentian tidak
dengan hormat bagi Prajurit TNI yang melakukan pelanggaran asusila/
hidup bersama yang melibatkan sesama Prajurit dan keluarga besar TNI
(istri/suami/anak Prajurit/PNS, istri/suami/anak PNS) di lingkungan TNI.
Surat Telegram Konfidensial Panglima TNI ini merupakan aturan, norma,
kaidah yang berlaku di lingkungan masyarakat Militer dan hal ini harus
dipedomani demi ketertiban, keteraturan di lingkungan Militer yang
akhirnya bermuara pada keberhasilan pelaksanaan tugas prajurit TNI dan
keberhasilan pelaksanaan tugas TNI secara keseluruhan.
b. Bahwa pertimbangan Oditur Militer dalam mengajukan kasasi ketiga
berkas perkara tersebut di atas diantaranya adalah karena Majelis
Tingkat Banding yang memeriksa dan memutus ketiga berkas perkara
atas nama Terdakwa Sertu Bambang Irawan Nrp. 628132, berkas
al. 7 dari 11 hal. Put. No. 01 PK/MIL/2009
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7
Mahkamah Mahkamah Agung Republik Mahkamah Agung Republik Indonesia
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
perkara atas nama Terdakwa Praka I Kadek Wardana Nrp.
31980345261276 dan berkas perkara atas nama Terdakwa Serma
Kusnadi Nrp. 513332 tidak mempertimbangkan dan memperhatikan Surat
Telegram Konfidensial Panglima TNI Nomor : STK/198/2005 tanggal 1
April 2005 sehingga pengadilan tingkat banding dalam putusannya untuk
ketiga berkas perkara yang diajukan banding oleh Oditur Militer yaitu
Terdakwa Sertu Bambang lrawan, Terdakwa Praka I Kadek Wardaria dan
Terdakwa Serma Kusnadi tidak dijatuhi pidana tambahan berupa
pemecatan.
c. Bahwa terhadap ketiga putusan Pengadilan tingkat banding tersebut,
Oditur Militer mengajukan kasasi terhadap ketiga putusan tersebut dan
ternyata Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus ketiga
berkas perkara kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Oditur Militer
menjatuhkan putusan yang berbeda-beda, hal ini tentunya akan
menimbulkan ketidakpastian hukum dan rasa ketidakadilan di lingkungan
Militer, dalam memeriksa dan memutus ketiga berkas perkara yang
diajukan Kasasi oleh Oditur Militer, Majelis Hakim Agung dalam
pertimbangannya salah satunya mendasari pada STK Panglima TNI
Nomor STK/198/2005 tanggal 1 April 2005, namun mengapa dalam
putusannya dibeda-bedakan, untuk :
- Permohonan Kasasi Oditur Militer atas nama Terdakwa Sertu
Bambang lrawan Nrp. 6281 32, Mahkamah Agung mengabulkan
permohonan Kasasi Oditur Militer.
- Permohonan Kasasi Oditur militer atas nama Terdakwa Praka I Kadek
Wardana Nrp. 31980345261276, Mahkamah Agung mengabulkan
permohonan kasasi Oditur Militer, namun untuk
- Permohonan Kasasi Oditur militer atas nama Terdakwa Serma
Kusnadi Nrp. 513332, Mahkamah Agung “Menolak permohonan
Kasasi Oditur Militer”.
3. Bahwa sebelumnya Mahkamah Agung Republik Indonesia pernah
menjatuhkan putusan dengan nomor : PUT/103-K/MIL/2006 tanggal 13 April
2007 yang mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Oditur
Militer II-09 Bandung (dengan menjatuhkan pidana tambahan pemecatan
dan dinas Militer) yang diputus dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung oleh German Hoedianto, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh
Ketua Mahkamah Agung sebagal Ketua Majelis, Soedarno, SH. dan M.
lmron Anwari, SH.SpN.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dengan
al. 8 dari 11 hal. Put. No. 01 PK/MIL/2009
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8
Mahkamah Mahkamah Agung Republik Mahkamah Agung Republik Indonesia
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
dakwaan Oditur Militer Pasal 281 ke-1 KUHP yang pada pertimbangannya
Majelis Hakim Agung menggunakan STK Panglima TNI Nomor :
STK/198/2005 tanggal 1 April 2005 yaitu berkas perkara atas nama
Terdakwa Letda Adm Sukamto Nrp. 529666 Kesatuan Lanud Tanjung
Pinang.
4. Bahwa dengan demikian untuk kepastian hukum dan keadilan bagi prajurit
khususnya dan masyarakat Militer umumnya sudah sepatutnya dan
selayaknya atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Serma Kusnadi
Nrp. 513332 Kesatuan Yonkav-4 Serbu Dam Ill/Slw yang telah terbukti
melakukan tindak pidana “turut serta melakukan zinah”, sebagaimana
putusan Judex Facti serta dengan mempertimbangkan STK Panglima TNI
Nomor STK/198/2005 tanggal 1 April 2005 maka pidana tambahan berupa
pemecatan harus dijatuhkan pada diri Terdakwa Serma Kusnadi Nrp.
513332.
Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung
berpendapat :
Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena ternyata ada
kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan Judex Juris No. 41 K/
MIL/2007 tanggal 10 Agustus 2007 dengan benar adanya STK Panglima TNI
Nomor STK/198/2005 tanggal 1 April 2005 yang mengatur sanksi
pemberhentian tidak dengan hormat bagi Prajurit TNI yang melakukan
pelanggaran asusila yang melibatkan keluarga besar TNI.
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,
terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia No. 41 K/MIL/2007 tanggal 10 Agustus 2007 dengan
benar adanya STK Panglima TNI Nomor STK/198/2005 tanggal 1 April
2005 dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut
dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini ;
Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali
dari Pemohon Peninjauan Kembali/Oditur Militer dikabulkan dan
Termohon Peninjauan Kembali/Terpidana dinyatakan bersalah dan
dipidana, maka Termohon Peninjauan Kembali/Terpidana dibebankan
untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;
Memperhatikan Undang-Undang No.48 tahun 2009, Undang-Undang
No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang
telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 dan
al. 9 dari 11 hal. Put. No. 01 PK/MIL/2009
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9
Mahkamah Mahkamah Agung Republik Mahkamah Agung Republik Indonesia
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2009 serta peraturan
perundang-undangan lain yang bersangkutan ;
M E N G A D I L I
Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari : SENTOT
RAHADIYONO, SH. Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Bandung tersebut ;
Membatalkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 41 K/
MIL/2007 tanggal 10 Agustus 2007 dengan benar adanya STK Panglima TNI
Nomor STK/198/2005 tanggal 1 April 2005 ;
MENGADILI KEMBALI :
1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : KUSNADI SERMA NRP.
513332, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana : “Turut serta melakukan zinah”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana :
Pidana pokok : Penjara selama 4 (empat) bulan.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
- 1 (satu) helai surat pengaduan atas nama Koptu I Nyoman Sudiarta
Nrp.3910366880171.
- 1 (satu) helai surat keterangan perkawinan umat Hindu/Budha Nomor :
201/Pem/1994 atas nama Koptu I Nyoman Sudiarta dengan Sdri.Euis
Nurhayati.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut untuk
membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam Peninjauan
Kembali ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari Selasa tanggal 6 April 2010 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM.,
Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua
Majelis, R. Imam Harjadi, SH.,MH. dan H. M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.
Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim
Anggota tersebut,
al. 10 dari 11 hal. Put. No. 01 PK/MIL/2009
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10
Mahkamah Mahkamah Agung Republik Mahkamah Agung Republik Indonesia
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
dan dibantu oleh Tuty Haryati, SH.,MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri
oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Oditur Militer dan Terdakwa.
Hakim-Hakim Anggota : Ketua :
Ttd. / R. Imam Harjadi, SH.,MH. Ttd. / Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM.
Ttd. / H. M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.
Panitera Pengganti :
Ttd. / Tuty Haryati, SH.,MH.
Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA MILITER
SITI RAFEAH, SH.
al. 11 dari 11 hal. Put. No. 01 PK/MIL/2009
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar